Wakil Walikota Ingin Kejelasan Status BRT Dulu, Baru Dioperasionalkan

Lima Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon terparkir di Kantor Dinas Perhubungan. FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON
Lima Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon terparkir di Kantor Dinas Perhubungan.FOTO:OKRI RIYANA/RADAR CIREBON

CIREBON-Bantuan Bus Rapid Transit (BRT) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Pemerintah Kota Cirebon, ternyata masih ada permasalahan yang belum diselesaikan. Sehingga sampai saat ini, cikal bakal transportasi masal tersebut belum bisa dioperasikan untuk mengangkut penumpang.

Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati
Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati

Wakil Walikota Dra Hj Eti Herawati mengungkapkan, pihaknya menginginkan kejelasan status BRT. Dari segi jumlah BRT yang seharusnya diterimanya adalah 10 unit, sesuai data dari surat serah terima. Namun kenyataannya hanya lima yang diberikan.

Sisanya yang lima ternyata diberikan ke Kabupaten Cirebon dan Indramayu. “Jadi berita acara serah terima operasionalnya belum ditandatangani. Kita kan nggak mau tanda tangan karena jumlah yang diterima tidak sesuai dengan dokumen,” katanya kepada Radar Cirebon.

Lantaran belum ada kejelasan, Dinas Perhubungan (Dishub) tidak bisa mengurus prosedur operasionalnya, seperti plat nomer, izin trayek dan lainnya. “Kita tidak ingin nantinya ada masalah, misalkan ada pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Suratnya ada 10 tapi kenyataannya cuma ada 5,” tuturnya.

Oleh karenanya, mumpung dirinya ada kegiatan di Jakarta, sekalian bakal mendatangi Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Diharapkan dari pertemuan itu, bisa menuntaskan permasalahan ketidaksesuaian jumlah BRT yang diterima Kota Cirebon. “Kita tidak bisa mendiamkan permasalahan ini, BRT dibutuhkan tapi ada yang harus diselesaikan dulu,” tegasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dishub, Ir H Yoyon Indrayana MT mengaku masih membahas master plan rute maupun koridor baik yang di utara maupun selatan. Jadi belum ada keputusan yang final. Terkait koridor, sampai saat ini  terkendala belum atau tidak ada sama sekali infrastrukturnya. Terutama untuk wilayah selatan, jelas-jelas belum siap.

Dibutuhkan koridor khusus dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai untuk operasional BRT. “Selain itu proses administrasinya juga belum jelas. Kita fokus dulu kemasalah itu, biar surat-suratnya bisa diproses,” pungkasnya. (gus)