Walikota Tepis Sanksi di Jalur Mutasi, Pelantikan Tertutup untuk Wartawan

Ilustrasi

CIREBON-Pergeseran Sekda Asep Deddi ke Inspektorat dan dr Bunadi yang di-nonjobkan dari jabatan Direktur RSD Gunung Jati memunculkan tanda tanya. Bahkan proses pelantikan pun tertutup untuk media. Sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Tapi Walikota Nashrudin Azis menegaskan tak ada yang ‘aneh’ dari pergeseran ini.

Rabu (17/7) secara resmi Asep Deddi MSi menjadi Insepktur di Inspektorat Kota Cirebon. Kursi sekda kini diisi pelaksana tugas (Plt) Anwar Sanusi yang sehari-hari juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BK-Diklatda) Kota Cirebon.

Tak hanya itu, prediksi walikota akan mengganti Direktur RSD Gunung Jati, dr Bunadi, juga benar-benar terjadi. Bunadi digantikan oleh dr Ismail Jamaludin Sp.OT.FICS yang sebelumnya menjabat Wadir Pelayanan Medis RSD Gunung Jati. Bunadi sendiri belum diberi jabatan baru alias masih non job. Kabarnya akan ditempatkan pada salah satu puskesmas di Kota Cirebon.

Pantauan Radar Cirebon, proses pelantikan di ruang Adipura Balaikota ini digelar pukul 08.30 WIB. Sejumlah media yang hendak meliput, tiba-tiba diadang di pintu masuk oleh petugas. Alasannya, pelantikan itu tertutup untuk media.

Tapi usai pelantikan, Walikota Cirebon Nashrudin Azis menggelar jumpa pers di ruang kerjanya di Balaikota. Azis mengatakan, perubahan pejabat ini bentuk kepatuhan kepada UU ASN. Di mana ASN yang memiliki jabatan tinggi pratama lebih 5 tahun dievaluasi. Dalam evaluasi itu, kata Azis, seseorang bisa saja dipertahankan atau bisa diganti.

Jadi, kata walikota, pergeseran Asep Deddi dari jabatan sekda ke inspektur di Inspektorat bukan penurunan jabatan dan bukan memberikan sanksi. “Dan ini (bukan sanksi, red) yang digarisbawahi. Justru ini adalah hasil evaluasi selama 5 tahun. Hasil evaluasi itu melihat bakat dan dalam evaluasi di dalamnya melihat bakat dan Asep Deddi sebagai Inspektur. Jadi bukan penurunan jabatan akan tetapi berdasarkaan hasil evaluasi,” tandasnya.

Asep Deddi, masih kata walikota, memiliki kemampuan yang tinggi sebagai inspektur. “Apalagi beberapa SKPD sudah beliau tempati dan dianggap cakap. Pak Asep Deddi sudah maksimal dan tidak ada down grade karena aturan tidak mengenal down grade. Bahkan hasil evaluasi sebenarnya sudah lama dan sudah komunikasi dengan KASN dan provinsi. Sehingga ini bukan ujug-ujug, tapi proses panjang. Untuk Plt Sekda langsug ditunjuk Anwar Sanusi terhitung mulai 17 Juli,” kata Azis.

Sementara terkait dr Bunadi yang diganti dari jabatan Direktur RSD Gunung Jati, Azis mengatakan semata karena rumah sakit yang menjadi andalan masyarakat Kota Cirebon, bahkan wilayah III, butuh penyegaran pimpinan. Dokter Bunadi, kata Azis, sudah memimpin selama 3 tahun. Oleh karenanya perlu penyegaran agar meningkatkan prestasi di rumah sakit.

Asep Deddi (kiri depan) dan dr Ismail Jamaludin (kanan depan) di ruang Adipura Balaikota Cirebon. FOTO:IST
Asep Deddi (kiri depan) dan dr Ismail Jamaludin (kanan depan) di ruang Adipura Balaikota Cirebon. FOTO:IST

Selain itu, pihaknya menilai sejak tahun 1996 hingga sekarang rumah sakit itu belum pernah dipimpin oleh dokter spesialis. Sebelumnya ada dr Nina Sekartina, drg Yono Supriyono MARS, drg Heru Purwanto MARS dan dr Bunadi. Karena itu, kali ini Azis mencoba menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan rumah sakit kepada dokter spesialis. Harapannya rumah sakit bisa semakin berkembang mewujudkan harapan semua pihak dengan pelayanan terbaik.

Dengan diangkatnya dr Ismail Jamaludin juga diharapkan soliditas struktural dengan fungsional dokter spesialis menjadi cair, kompak, serta terjalin dengan baik dalam memajukan rumah sakit. Lalu, bagaimana dengan posisi dr Bunadi? Azis mengatakan Bunadi masih non job. Tapi, lanjutnya, Bunadi kemungkinan akan ditempatkan sebagai kepala puskesmas berskala besar yang memiliki rawat inap.

Sementara itu, dikosongkannya beberapa posisi kepala dinas dan sekdaadalah untuk dilakukan open bidding. Siapa yang cakap akan menduduki jabatan strategis tersebut. Open bidding sendiri akan dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari beberapa orang dari berbagai kalangan.

Kepala BK-Diklatda Anwar Sanusi SPd MPd mengatakan pansel open bidding eselon II setingkat kepala dinas diisi oleh dua orang unsur pemerintah kota, akademisi dari universitas, tokoh masyarakat, dan psikolog. Sedangkan untuk jabatan sekda, pansel diisi oleh lima orang di luar unsur pemerintah. Yakni dari akademisi lokal dan provinsi, tokoh masyarakat, dan psikolog. “Beda ya, antara pansel sekda dan kepala dinas. Karena sekda merupakan jabatan tinggi pratama,” jelas pria yang kini menjabat Plt Sekda itu.

Walikota Nashrudin Azis juga sudah memerintahkan Anwar Sanusi untuk membentuk pansel open bidding sekda. Azis menginginkan, dalam bulan Juli ini semua proses open bidding selesai. Sehingga pada Agustus sudah bisa ditetapkan semua jabatan definitif, termasuk sekda. (abd/gus)