Warga Segel Proyek Waduk Kuningan sampai Ada Pembayaran Ganti Rugi

warga-segel-proyek-waduk-kuningan
TUNTUT GANTI RUGI: Ratusan warga dari Desa Kawungsari, Randusari dan Tanjungkerta menutup akses menuju proyek Waduk Kuningan. Foto: M Taufik/Radar Kuningan

KUNINGAN – Warga dari tiga desa terdampak proyek pembangunan Waduk Kuningan di Kecamatan Cibeurum kembali melakukan aksi unjuk rasa, Senin (20/5). Warga  menuntut ganti rugi yang belum juga terealisasi.

Kesal tak mendapat jawaban yang memuaskan, warga pun kembali melakukan penyegelan proyek pembangunan dan memerintahkan segala kegiatannya dihentikan. Dalam aksi kali ini, ratusan warga dari Desa Kawungsari, Randusari dan Tanjungkerta mendatangi kantor perwakilan perusahaan pelaksana proyek Waduk Kuningan.

Warga berjalan kaki menuju kantor perwakilan perusahaan pelaksana proyek. Aksi warga itu pun mendapat penjagaan ketat ratusan petugas Polres Kuningan dan Satpol PP Kecamatan Cibeureum.

Setibanya di lokasi, sejumlah perwakilan warga kemudian menyampaikan aspirasinya tentang nasib mereka yang tak juga ada kejelasan sejak tujuh tahun proyek berjalan. Warga mempertanyakan keseriusan pemerintah menyelesaikan penggantian lahan dan bangunan warga terdampak Waduk Kuningan yang pembangunannya sudah mencapai 90 persen, tetapi untuk ganti rugi belum ada realisasi.

“Katanya Bendung Kuningan ini merupakan salah satu pembangunan strategis nasional yang manfaatnya bisa dirasakan juga oleh warga Brebes, Jawa Tengah. Namun hingga tujuh tahun berjalan, proyek yang menghabiskan anggaran Rp 720 miliar ini ternyata belum bisa membayar tanah dan bangunan warga di tiga desa yang terkena dampaknya. Bukannya memberikan kesejahteraan kepada kami, proyek ini malah menyengsarakan kami,” ungkap Asep Kusnara, koordinator aksi warga dalam orasinya.

Asep mengatakan, sejak awal rencana pembangunan Waduk Kuningan warga sudah dengan sangat legawa mengikhlaskan tanah kelahirannya ditenggelamkan untuk proyek strategis nasional tersebut. Namun warga akhirnya menyesal setelah tujuh tahun proyek berjalan, janji ganti untung untuk warga yang terkena proyek Bendung Kuningan ternyata tidak kunjung terealisasi.

“Pada akhir tahun 2018 lalu Pak Bupati menjanjikan penggantian akan dilakukan paling lambat April kemarin dengan menjadikan jabatannya sebagai jaminan. Namun sekarang sudah Mei, penggantian belum juga terlaksana. Kami sudah bosan dibohongi terus,” ujar Asep.

Hal senada disampaikan Sukra, selaku perwakilan warga Desa Randusari. Menurutnya, sudah banyak rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kegiatan proyek Bendung Kuningan yang bekerja siang malam. Terutama yang berada persis di bawah asdam kini temboknya sudah mengalami retak-retak dan genting berjatuhan akibat pekerjaan eskavator dan ledakan dinamit.

“Namun warga tidak mau memperbaiki karena yakin rumah tersebut bakal ditinggalkan, namun jika tidak diperbaiki khawatir ambruk dan menimpa penghuninya. Kami jadi serba salah. Belum lagi ancaman banjir bandang yang mengancam setiap kali hujan deras datang seperti yang pernah terjadi pada awal 2018 lalu,” ketus Sukra.

Sukra mempertanyakan keberadaan proyek Bendung Kuningan yang bisa berjalan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pembebasan lahan warga yang terkena dampak. Semestinya, kata Sukra, kegiatan pembangunan baru dilaksanakan setelah tak ada lagi masalah yang menghalangi proyek tersebut.

“Bukankah proyek ini menghabiskan anggaran hingga Rp 720 miliar? Jadi pakai saja uang itu untuk mengganti tanah dan bangunan warga yang terkena proyek Bendung Kuningan agar cepat selesai. Kalau belum juga dibayarkan, maka kami tegaskan agar semua pekerjaan proyek dihentikan. Jangan ada pekerjaan sampai pembayaran dilakukan,” tegas Sukra.

Hingga hampir satu jam aksi warga berjalan, namun tak ada tanggapan dari pihak perusahaan pelaksana proyek yaitu PT Wika maupun perwakilan dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Warga yang kesal aksinya tak ditanggapi pun akhirnya mendatangi kantor Wika dan meminta pegawainya untuk keluar menemui warga.

Tak lama kemudian, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kuningan Dudi Pahrudin tiba di lokasi bersama perwakilan dari BPN dan perwakilan PT Wika dan BBWS pun hadir menemui aksi warga. Kehadiran para pejabat ini pun disambut antusias warga dengan kembali menyampaikan kekesalannya atas ganti rugi yang tak kunjung terealisasi.

“Kami sangat memahami permasalahan yang dihadapi warga Kawungsari, Randusari dan Tanjungkerta terkait Bendung Kuningan ini. Namun perlu diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan selama ini tidak diam dan sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pak Bupati bersama tim percepatan penyelesaian Waduk Kuningan sudah berkali-kali mendatangi semua pihak yang berwenang seperti BBWS, BPK termasuk menghadap Wantimpres agar persoalan penggantian lahan dan bangunan dalam proyek Bendung Kuningan ini bisa secepatnya dilakukan. Namun dalam penyelesaian ganti rugi sekaligus relokasi ini ternyata berpotensi terjadi double account dan berpotensi terbentur aturan, maka penyelesaiannya pun harus berdasarkan keputusan presiden. Ini yang sedang kita tunggu, dan perlu semuanya pahami ini sedang berproses jadi kami mohon kepada warga untuk bersabar dulu,” papar Dudi.

Tak menunggu lama, warga yang tak puas mendapat jawaban Kabag Tapem ini pun langsung memutuskan membubarkan aksi mereka. Dengan penuh kekesalan warga pun langsung bergerak menuju gerbang pintu masuk proyek dan menyegel palang dengan rantai yang digembok.

“Kami akan berjaga 24 jam untuk memastikan tidak ada lagi pekerjaan Bendung Kuningan. Kalau ada yang coba-coba, maka akan kami hentikan paksa. Kami tegaskan proyek Bendung Kuningan disegel oleh rakyat sampai pembayaran ganti rugi dilaksanakan,” tegas Asep di akhir aksinya. (fik)