Wisata Cirebon Jalan di Tempat, Pemda Akui Tak Punya Anggaran

jml-wisata-kaspeuhan-(1)
Pengunjung berkeliling di area belakang Keraton Kasepuhan. Sepanjang libur lebaran, tercatat kenaikan wisatawan lokal hingga 100 persen.FOTO:JAMAL SUTEJA/RADAR CIREBON

CIREBON-Konsep penataan wisata Kota/Kabupaten Cirebon masih di awan. Belum ada yang benar-benar menjadi primadona dan dikunjungi banyak orang. Di Kabupaten Cirebon misalnya, lokasi wisata yang kini banyak bermunculan justru tidak dikelola oleh Pemkab Cirebon. Aset-aset tersebut rupanya berada di tangan pemerintah desa yang kemudian dikelola oleh kelompok masyarakat.

Inilah yang kemudian memunculkan keprihatinan. Dengan jumlah aset yang begitu banyak dan luas, Pemkab Cirebon ternyata belum mampu menciptakan destinasi wisata yang benar-benar mumpuni dan menjadi lumbung PAD untuk Pemkab Cirebon. Pemkab mengaku kesulitan mengangkat dan mengembangkan sektor pariwisata.

Pasalnya, dari sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Cirebon, hanya satu lokasi yang benar-benar milik pemkab, yakni sisanya merupakan milik swasta dan pemerintah desa. “Kita akui kesulitan kembangkan sektor wisata. Kita hanya punya satu lokasi, wisata Banyu Panas Palimanan. Sementara sisanya bukan milik pemkab. Kita tak bisa support maksimal, terbentur kewenangan,” ujar Kepala Disbudparpora Kabupaten Cirebon H Hartono.

Menurutnya, dalam hal support melalui dinas yang ia pimpin, Pemkab Cirebon paling hanya bisa membantu kegiatan dan publikasi. Selebihnya ada aturan yang membatasi pengambangan dengan menggunakan anggaran dari APBD. “Bahkan wisata religi terbesar di Kabupaten Cirebon yakni Gunung Jati, itu bukan milik pemkab. Itu aset keraton,” imbuhnya.

Pihaknya pun berencana akan melakukan pendekatan kepada instansi, lembaga ataupun pemdes pemilik objek wisata agar asetnya bersedia diserahkan ke pemkab untuk pengembangannya. “Kita mau lobi desa, gimana caranya kepemilikannya bisa dijadikan milik pemkab. Itu memungkinkan dengan metode ganti lahan. Ini agar kita bisa maksimal dalam pengembangan kawasan wisata. Kalau seperti ini terus wisata kita akan jalan di tempat,” bebernya.

Diakuinya, meskipun pengembangan kawasan wisata yang merupakan aset milik desa bisa dikembangkan lewat dana desa, namun menurutnya hal tersebut tak akan efektif. Pasalnya, selain biaya yang dibutuhkan cukup besar, akan sangat sulit membagi dana desa untuk kepentingan prioritas dalam pembangunan infrastruktur dan untuk pengembangan kawasan wisata.

Senada dikatakan Sekretaris Disbudparpora Kabupaten Cirebon R Chaedir Susaliningrat. Ia mengungkapkan, banyak sekali potensi wisata alam di Kabupaten Cirebon yang perlu dikembangkan. “Sebenarnya wisata alam di Kabupaten Cirebon ini sangat lengkap. Wisata laut potensinya ada, wisata pegunungan potensinya juga banyak. Jadi banyak sekali yang perlu dikembangkan,” tuturnya.

Chaedir menyebutkan ada beberapa wisata alam yang tengah dirintis dan dikembangkan. “Untuk wisata laut itu sekarang lagi dikembangkan di Kecamatan Gebang dan Losari. Sedangkan untuk wisata pegunungan di Desa Kubang dan Sedong,lagi dikembangkan seperti arung jeram. Serta untuk olahraga perbuktian di Batu Lawang Gempol,” ungkapnya.

Tapi, lanjut Chaedir, pihaknya hanya sebatas mendorong dan mengawal dalam pengembangan wisata alam di Kabupaten Cirebon. “Yang mengelola desa. Kita di Kabupaten Cirebon hanya sebatas mendorong dan mendampingi saja. Jadi yang berperan lebih banyak adalah desa,” tuturnya.

Ia mengakui pihaknya tidak ada anggaran untuk melakukan penataan wisata alam di Kabupaten Cirebon. “Kita tidak ada anggaran kalau untuk pengembangan wisata alam. Makanya kita hanya mendorong agar desa bisa lebih berkreatif dan berinovasi sehingga bisa menghasilkan penghasilan bagi desa itu sendiri,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih MM mengakui pengembangan dan penataan pariwisata di Kabupaten Cirebon tidak maksimal. ”Kalau kita lihat memang penataan kawasan wisata belum maksimal. Memang potensi wisata di kita sangat banyak, namun itu butuhn waktu untuk mengembangkannya,” tuturnya.

Dia belum mengetahui jika tahun 2019 ini tidak ada anggaran penataan pariwisata. “Saya perlu lihat dulu, karena saya tidak paham per masing-masing anggaran. Insya Allah tahun 2020 kita coba anggarkan anggaran untuk penataan wisata di Kabupaten Cirebon,” tutur politisi PKB itu.

Halaman: 1 2 3